Jakarta, HarianMurba.com – Sektor pendidikan Indonesia sedang mengalami perombakan besar-besaran pada tahun 2026. Fokus utama terletak pada lonjakan drastis renovasi fisik sekolah yang meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski kemajuan infrastruktur terlihat sangat nyata, tantangan besar terkait pemerataan kualitas di wilayah pelosok masih membayangi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan catatan khusus mengenai peta jalan pendidikan saat ini. Ia melihat adanya kemauan politik yang kuat dari eksekutif untuk mengubah wajah sekolah di tanah air.
“Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Loncatan Angka Renovasi Sekolah
Narasi kemajuan yang paling mencolok terlihat pada data rehabilitasi bangunan pendidikan. Jika pada tahun lalu pemerintah hanya mampu menyentuh angka 17.000 sekolah, kini di tahun 2026, jumlahnya melesat hingga 70.000 unit sekolah yang diperbaiki secara menyeluruh.
Legislator dari Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa langkah masif ini memiliki tenggat waktu yang jelas demi memastikan kenyamanan belajar siswa di seluruh pelosok.
“Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Selain perbaikan fisik, pemerintah juga menyuntikkan teknologi ke dalam ruang-ruang kelas melalui pengadaan papan pintar (smart board) interaktif. Langkah ini dibarengi dengan perhatian pada kesejahteraan pendidik lewat tunjangan guru non-ASN serta peluncuran inisiatif Sekolah Rakyat.
Keseimbangan Antara Fisik dan SDM
Meskipun pembangunan gedung menjadi prioritas yang terlihat mata, DPR mengingatkan bahwa mesin utama pendidikan adalah manusia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kompetensi dan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik yang megah.
Pimpinan Komisi Bidang Pendidikan tersebut menekankan pentingnya konsistensi dalam mengawal kebijakan ini.
“Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan,” tutur Lalu.
“Namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang,” kata dia menambahkan.
Ironi Kesenjangan di Wilayah 3T
Namun, di balik gemerlap digitalisasi dan gedung baru, realitas di lapangan menunjukkan potret yang berbeda. Kualitas pendidikan dianggap belum menyentuh keadilan sosial yang merata, terutama bagi mereka yang berada di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Lalu Hadrian menyoroti bahwa anggaran pendidikan yang besar seringkali terbentur pada tingginya biaya logistik dan operasional di medan yang sulit.
“Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur,” kata Wakil Rakyat dari Dapil NTB II itu.
Mengejar Mutu, Bukan Sekadar Gedung
Ketimpangan antara fasilitas di pusat kota seperti Jakarta dengan wilayah pedalaman Papua menjadi pekerjaan rumah (PR) kolektif bagi negara. Akses pendidikan yang adil bukan hanya tentang ketersediaan bangunan, melainkan kesamaan standar proses pembelajaran.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara fisik maupun substansi oleh setiap anak didik, tanpa memandang lokasi geografis mereka.
“Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” tegas sosok yang akrab disapa Lalu tersebut.***
