JAKARTA – Kepastian akses siaran Piala Dunia 2026 bagi masyarakat di wilayah pelosok Papua Barat Daya kini menjadi sorotan tajam di Parlemen. Meski hak siar telah dipegang oleh TVRI, persoalan teknis di lapangan, terutama terkait biaya perangkat dan pemasangan mandiri oleh warga, masih menjadi tanda tanya besar.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kesiapan fasilitas nonton bareng (nobar) di wilayah yang memiliki banyak titik tanpa sinyal (blank spot). Ia menekankan bahwa antusiasme warga jangan sampai terganjal oleh kendala infrastruktur dan biaya tambahan yang membebani.
Dilema Perangkat di Raja Ampat dan Tambrauw
Persoalan utama muncul dari konstituen di daerah terpencil seperti Raja Ampat, Maibrat, hingga Tambrauw. Warga di sana mempertanyakan apakah mereka harus merogoh kocek pribadi untuk sekadar menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut melalui saluran publik.
“Pertanyaan yang masuk ke saya, apakah untuk nobar di Raja Ampat, Maibrat, dan Tambrauw masyarakat harus membeli parabola dan receiver sendiri,” ungkap Rico Sia dalam Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Rabu (13/5/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Papua Barat Daya tersebut melanjutkan pertanyaannya terkait operasional teknis di lapangan. Menurutnya, biaya tenaga ahli sering kali menjadi beban bagi masyarakat desa.
“serta membiayai teknisi pemasangannya?” tegas politisi tersebut saat meminta klarifikasi dari jajaran manajemen TVRI.
Apresiasi di Tengah Keterbatasan Infrastruktur
Meski melontarkan kritik pedas terkait transparansi biaya, Rico tetap memberikan apresiasi atas upaya jemput bola yang dilakukan oleh tim TVRI. Kehadiran kru televisi nasional di ujung timur Indonesia dianggap sebagai langkah komunikasi yang positif, meski belum menyelesaikan masalah fundamental blank spot.
“Dapil Papua Barat Daya masih banyak spot-spot yang kosong,” ujar Rico Sia memaparkan kondisi geografis wilayahnya.
Ia memuji responsivitas tim lapangan yang sudah mulai memetakan kondisi di Papua Barat Daya.
“Terima kasih teman-teman TVRI sudah sampai di dapil saya dan berkomunikasi cukup baik dengan masyarakat,” tambah Rico sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras tim teknis di lapangan.
Urgensi Transparansi Jalur Koneksi Publik
Menjelang perhelatan internasional ini, Komisi VII mendesak TVRI untuk segera membedah mekanisme distribusi siaran secara gamblang. Hal ini bertujuan agar publik tidak bingung mencari cara untuk terhubung dengan frekuensi TVRI, terutama bagi wilayah yang tidak terjangkau antena digital biasa.
“Publik yang menonton siaran langsung rapat ini juga perlu memahami ke mana mereka harus terkoneksi,” jelas Rico Sia terkait pentingnya edukasi modulasi siaran kepada pemirsa.
Sebagai penutup, ia memberikan opsi jika memang terdapat detail kontrak atau aspek teknis kerahasiaan negara yang tidak bisa dipaparkan di depan kamera. Rico membuka ruang diskusi lebih dalam demi memastikan warga Papua tetap bisa bersorak saat Piala Dunia berlangsung.
“Kalau memang ada hal yang tidak bisa disampaikan terbuka, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan secara tertutup,” pungkas legislator tersebut mengakhiri interupsinya.
Pemerintah melalui Kominfo dan TVRI diharapkan tidak hanya fokus pada konten siaran, tetapi juga pada pengadaan bantuan Set Top Box (STB) atau perangkat satelit subsidi khusus untuk area blank spot selama durasi Piala Dunia 2026. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan informasi antara penduduk di kota besar dan masyarakat di wilayah perbatasan/pedalaman.***
