Peringatan May Day: Sari Yuliati Dorong Negara Lindungi Kesejahteraan Pekerja

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak pemerintah untuk memperkuat jaminan sosial dan stabilitas lapangan kerja guna melindungi buruh dari ancaman resesi serta PHK sepihak

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak pemerintah untuk memperkuat jaminan sosial dan stabilitas lapangan kerja guna melindungi buruh dari ancaman resesi serta PHK sepihak

Jakarta, HarianMurba.com Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persoalan upah yang belum mencukupi kebutuhan hidup menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi ketidakpastian yang menghantui para pekerja di berbagai sektor.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sari Yuliati, memberikan perhatian khusus pada kerentanan posisi tawar buruh saat ini.

“Pekerja (buruh) adalah penggerak utama roda ekonomi,” ujar Sari dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2026.

Pernyataan tersebut merujuk pada kontribusi besar yang diberikan oleh jutaan pekerja dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional Indonesia.

Namun, legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut juga memberikan catatan kritis mengenai realitas pahit yang masih dialami di lapangan.

“Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak yang menghadapi tekanan, baik dari sisi upah yang belum mencukupi kebutuhan hidup layak maupun meningkatnya risiko PHK,” sambung Srikandi Partai Golkar ini.

Kondisi tersebut diperburuk oleh praktik ketenagakerjaan yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar serta minimnya kepastian jaminan sosial bagi buruh.

Sari Yuliati menegaskan bahwa sistem kerja yang tidak pasti harus segera dibenahi melalui pengawasan yang jauh lebih ketat dari pihak berwenang.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, beban berat tidak boleh hanya dipikul oleh pundak pekerja semata.

“Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi ekonomi yang menantang,” tegas Sari dengan nada lugas.

Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan adanya jaring pengaman bagi mereka yang terdampak krisis ekonomi.

“Negara harus hadir memastikan ada perlindungan dan solusi,” tambah pimpinan DPR RI tersebut.

Langkah antisipatif sangat diperlukan agar gelombang PHK di sejumlah industri tidak meluas dan mengganggu stabilitas sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, momentum May Day tahun ini harus dijadikan titik balik bagi penguatan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sari berharap sinergi tripartit tersebut mampu melahirkan ekosistem kerja yang tidak hanya menguntungkan dari sisi bisnis, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan.

Sebagai penutup, ia menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus harapan bagi masa depan seluruh elemen tenaga kerja di tanah air.

“Selamat Hari Buruh 1 Mei 2026,” ucap Sari Yuliati menutup pernyataannya.

Baginya, kesejahteraan buruh adalah cerminan dari kemajuan sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat manusianya.

“Semoga kerja keras para pekerja hari ini benar-benar berbuah pada kehidupan yang lebih layak, aman, dan sejahtera,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Kini, publik menanti langkah nyata dari kebijakan pemerintah untuk mengubah refleksi Hari Buruh ini menjadi transformasi kesejahteraan yang sesungguhnya.**

Follow WhatsApp Channel www.harianmurba.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dini Rahmania Kritik Lambatnya Ground Checking Data Bansos DTKS
Menanti Keppres IKN: PKB Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Sah Sesuai Putusan MK
Nasib 1,6 Juta Guru Honorer: Komisi X DPR Ingatkan Risiko Kekosongan Pendidik di 2027
Implementasi PP Tunas, DPR RI Desak Platform Digital Siapkan Fitur Parental Consent
Strategi Penyelamatan Industri Baja Nasional, DPR Desak Pembatasan Impor China
Target 7 Bulan: Baleg DPR Kawal Aturan Pelaksana UU Perlindungan PRT
TNI Gembleng Awardee LPDP, DPR: Mereka Harus Ingat Dibiayai Pajak Rakyat
Perang Timur Tengah Tekan Pasar, Nilai Tukar Rupiah Terbukti Lebih Tangguh dari Baht

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 05:27 WIB

Dini Rahmania Kritik Lambatnya Ground Checking Data Bansos DTKS

Rabu, 13 Mei 2026 - 20:17 WIB

Menanti Keppres IKN: PKB Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Sah Sesuai Putusan MK

Minggu, 10 Mei 2026 - 06:46 WIB

Nasib 1,6 Juta Guru Honorer: Komisi X DPR Ingatkan Risiko Kekosongan Pendidik di 2027

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:35 WIB

Implementasi PP Tunas, DPR RI Desak Platform Digital Siapkan Fitur Parental Consent

Jumat, 8 Mei 2026 - 22:12 WIB

Strategi Penyelamatan Industri Baja Nasional, DPR Desak Pembatasan Impor China

Berita Terbaru