Jakarta, HarianMurba.com – Panggung peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026), menjadi saksi bisu penegasan posisi politik PDI Perjuangan. Alih-alih hanya merayakan seremoni, partai berlambang banteng ini justru menempatkan pekerja informal—seperti ojek daring, asisten rumah tangga (ART), hingga pengamen—sebagai pusat perhatian utama dalam tema “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari”.
Perspektif Historis dan Ideologi Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pesan mendalam melalui tayangan video. Beliau menegaskan bahwa buruh memiliki derajat yang jauh lebih tinggi daripada sekadar angka statistik dalam neraca ekonomi.
“PDI Perjuangan menegaskan bahwa buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani, nelayan, menjadi orientasi kemandirian bangsa,” ucap dia dalam pesan videonya.
Megawati menggarisbawahi bahwa pemahaman terhadap sejarah sangatlah krusial. Menurut Presiden ke-5 RI tersebut, penindasan di masa lalu harus menjadi pelajaran agar buruh tidak lagi terjebak dalam pola kolonialisme modern.
“Mengapa? Sebab perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme,” ucap Megawati dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan kembali penderitaan bangsa Indonesia pada era cultuurstelsel atau tanam paksa di bawah penjajahan Belanda. Baginya, esensi Pancasila adalah tentang keadilan distribusi ekonomi.
“Keadilan dalam ranah ekonomi inilah yang tidak hanya diperjuangkan buruh, namun juga menjadi tujuan ideologis kemerdekaan Indonesia,” ucapnya kepada ribuan kader dan buruh yang hadir.
Realita Tantangan Buruh di Lapangan
Di lokasi acara, Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Chriesty Barends, membedah realita pahit yang masih menghantui kaum pekerja. Meskipun negara telah memberikan pengakuan simbolis, tantangan struktural tetap nyata.
“Sejak 2013, pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sebuah pengakuan bahwa buruh adalah pilar penting bangsa ini,” kata Mercy saat membuka orasinya di hadapan para pekerja informal.
Namun, Mercy tidak menutup mata terhadap kondisi lapangan yang kontradiktif dengan status “pilar bangsa” tersebut. Ia menyoroti bagaimana roda ekonomi digerakkan oleh tangan-tangan yang seringkali belum mendapatkan hak yang setara.
“Dari tangan-tangan kalian, roda ekonomi terus berputar. Namun kita juga harus jujur: masih banyak tantangan yang dihadapi buruh hari ini. Upah yang belum sepenuhnya layak, jaminan kerja yang belum pasti, serta tekanan ekonomi yang semakin berat,” ungkap dia secara blak-blakan.
Komitmen Rumah Wong Cilik
Sebagai penutup komitmen politiknya, Mercy menegaskan bahwa partai akan tetap setia pada akar rumput. Ia menjamin bahwa aspirasi kaum pekerja informal akan selalu mendapatkan ruang di meja kebijakan partai.
“Partai ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, dan akan terus menjadi rumah bagi kaum wong cilik, termasuk kaum buruh,” kata Mercy mengakhiri sambutannya.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran elit partai, mulai dari Sekjen Hasto Kristiyanto, Adian Napitupulu, hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Kehadiran para tokoh ini memperkuat sinyal bahwa isu kesejahteraan buruh informal akan menjadi agenda strategis dalam persaingan antarbangsa ke depan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini memberikan sinyal kuat bahwa PDIP mulai menggeser fokus dari buruh manufaktur konvensional menuju perlindungan hukum bagi ekosistem ekonomi gig (pekerja aplikasi dan informal). Peningkatan kualitas dan produktivitas buruh kini dipandang bukan sekadar tuntutan pasar, melainkan benteng pertahanan terakhir Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompetitif.***
