Jakarta – Peta gerakan buruh Indonesia memasuki fase baru. Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak tokoh serikat pekerja dan aktivis perburuhan yang memperoleh posisi strategis di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Perkembangan terbaru muncul setelah beredarnya kabar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski belum ada pengumuman resmi, isu tersebut langsung menjadi perhatian karena dapat menambah daftar tokoh buruh yang masuk ke lingkar kekuasaan.
Jika terealisasi, Said Iqbal akan menyusul sejumlah nama yang lebih dahulu menempati jabatan publik pada era pemerintahan saat ini.
Dari Menteri hingga Komisaris
Sebelumnya, tokoh buruh Jumhur Hidayat telah lebih dulu masuk kabinet. Ia dipercaya menjabat Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Di sisi lain, Ilhamsyah yang dikenal sebagai pemimpin Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga mendapat penugasan sebagai Komisaris PT Pelindo.
Fenomena tersebut menunjukkan semakin terbukanya ruang bagi kalangan aktivis buruh untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengelolaan institusi negara.
Masuknya tokoh-tokoh perburuhan ke pemerintahan juga dinilai sebagai pengakuan terhadap peran gerakan pekerja dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional.
Perdebatan Lama: Masuk Kekuasaan atau Tetap Mengontrol
Di tengah tren tersebut, muncul kembali perdebatan yang selama ini berkembang di kalangan serikat pekerja. Sebagian pihak menilai keterlibatan aktivis buruh di pemerintahan dapat mempercepat perjuangan aspirasi pekerja karena akses terhadap pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka.
Namun, ada pula pandangan yang menilai gerakan buruh tetap membutuhkan figur yang berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan negara.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, termasuk salah satu tokoh yang memilih tidak bergabung ke kabinet meski mengaku pernah menerima sejumlah tawaran jabatan.
Dalam keterangannya, Andi Gani menegaskan pilihannya untuk tetap berada di jalur organisasi pekerja.
“Saya lebih memilih jalan perjuangan sebagai pemimpin buruh. Saya mendoakan teman-teman buruh yang masuk di dalam Pemerintahan untuk tetap memperjuangkan hak-hak buruh,” kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kabar yang menyebut Said Iqbal akan masuk ke pemerintahan.
Pernah Ditawari Jabatan Strategis
Andi Gani mengungkapkan dirinya pernah mendapatkan tawaran bergabung ke pemerintahan sejak era Presiden Joko Widodo hingga masa Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, pada pemerintahan saat ini ia mengaku sempat ditawari memimpin Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun, tawaran tersebut tidak diambil.
Menurutnya, hubungan baik dengan pemerintah tidak harus diwujudkan melalui jabatan di kabinet.
“Hubungan saya dengan Presiden Prabowo terjalin sangat baik. Saya juga menjelaskan kepada Presiden Prabowo soal pilihan saya untuk tetap memilih sebagai Presiden Buruh dan tetap mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto,” ujarnya.
Meski berada di luar pemerintahan, Andi Gani menegaskan tetap mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat dan pekerja.
Babak Baru Gerakan Buruh Indonesia
Selain aktif di organisasi pekerja, Andi Gani juga pernah menjabat Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP pada periode 2014–2023 sebelum mengundurkan diri. Saat ini ia juga bertugas sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan.
Sementara itu, keberadaan Jumhur Hidayat di kabinet dan Ilhamsyah di jajaran komisaris BUMN memperlihatkan semakin banyaknya representasi kalangan buruh di institusi negara.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, masuknya para aktivis buruh ke pemerintahan menandai perubahan strategi perjuangan pekerja di Indonesia. Sebagian memilih memperjuangkan aspirasi dari dalam struktur kekuasaan, sementara sebagian lainnya tetap berada di luar sebagai pengawas kebijakan.
Perkembangan tersebut diperkirakan akan terus memengaruhi arah gerakan buruh nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.***
