JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui investasi di bidang pendidikan. Langkah itu diwujudkan lewat peluncuran Program Beasiswa Sarjana (S1) bagi 500 Kader Pemberdayaan Masyarakat hasil kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dengan Universitas Siber Asia (UNSIA).
Program tersebut menjadi implementasi awal nota kesepahaman yang ditandatangani Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, bersama Rektor UNSIA, Prof. Jang Youn Cho, Ph.D., CPA, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan perkembangan kecerdasan artifisial (AI), digitalisasi, dan perubahan pasar kerja.
“Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan bantuan sosial.” ujar Muhaimin.
Menurut Menko PM, upaya mengurangi angka kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kualitas manusia. Karena itu, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri.
“Jalan paling kuat untuk memutus kemiskinan adalah meningkatkan kualitas manusianya melalui pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kewirausahaan.” kata Muhaimin.
Ia menambahkan, strategi tersebut diyakini dapat memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia.
“Dengan cara itu, masyarakat akan semakin mandiri dan kelas menengah Indonesia akan terus tumbuh,” lanjut Muhaimin.
Program beasiswa yang diluncurkan memberikan pembiayaan penuh selama dua semester pertama. Selanjutnya, penerima dapat memperoleh beasiswa hingga lulus apabila mampu mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50. Sementara peserta yang memiliki IPK di bawah ketentuan tersebut tetap memperoleh dukungan pembiayaan sebesar 50 persen.
Selain memberikan akses pendidikan tinggi, program ini juga diarahkan untuk melahirkan kader pemberdayaan yang memiliki kemampuan menjawab tantangan pembangunan nasional di era transformasi digital.
“Kita membutuhkan kader pemberdayaan yang berintegritas, berprestasi, menguasai teknologi, dan memiliki komitmen pengabdian yang nyata.” tegas Muhaimin.
Menurutnya, kader pemberdayaan harus mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui inovasi dan solusi yang berkelanjutan.
“Mereka harus menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat, bukan hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta kesempatan kerja,” lanjutnya.
Tidak hanya menghadirkan program beasiswa, kolaborasi Kemenko PM dan UNSIA juga mencakup peningkatan kompetensi kecerdasan artifisial (AI). Program tersebut ditujukan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia serta pegawai Kemenko PM sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia menghadapi transformasi digital.
Di akhir arahannya, Muhaimin meminta UNSIA terus meningkatkan mutu pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
“Saya berharap UNSIA terus memperkuat standar akademik, memperluas pembelajaran AI dan digitalisasi, mengembangkan kewirausahaan sosial, serta menghasilkan riset yang mampu menjawab persoalan nyata pemberdayaan masyarakat.” ujar Muhaimin.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan melalui riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kampus harus menjadi bagian dari solusi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya.***
