PURWAKARTA – Ratusan anggota Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta menyampaikan aspirasi terkait isu layanan kesehatan dan program Universal Health Coverage (UHC) dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Senin (22/6/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 200 peserta tersebut berlangsung tertib dan kondusif berkat pengamanan yang dilakukan jajaran Polres Purwakarta bersama unsur terkait.
Kehadiran aparat keamanan tidak hanya untuk menjaga situasi tetap aman, tetapi juga memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta aksi menyampaikan sejumlah aspirasi dan pertanyaan terkait isu kesehatan, khususnya mengenai keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini menjadi salah satu akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan kemudian diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Ir. Sri Jaya Midan, M.P., bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya didampingi Wakapolres Purwakarta Kompol Yudiono serta jajaran pejabat utama Polres Purwakarta yang melakukan pengamanan dan monitoring jalannya aksi.
Dalam forum dialog yang berlangsung terbuka, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjelaskan bahwa tidak terdapat kebijakan penghapusan program UHC.
Pemerintah saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data guna memastikan bantuan kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Selain menyampaikan aspirasi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun pemahaman yang sama terkait kebijakan pelayanan kesehatan yang sedang berjalan.
Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas Polres Purwakarta IPTU Tini Yutini mengatakan bahwa Polri memiliki komitmen untuk mengawal setiap penyampaian aspirasi masyarakat secara aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.
“Polri menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” ujar IPTU Tini Yutini.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran personel Polres Purwakarta dalam kegiatan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Menurut IPTU Tini Yutini, dialog dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ketika aspirasi disampaikan melalui cara-cara yang tertib dan dialogis, maka akan tercipta ruang komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Polri hadir untuk menjaga agar proses tersebut berjalan aman dan kondusif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta selalu mengedepankan komunikasi yang konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan publik.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta terpantau aman, tertib, dan kondusif. Setelah penyampaian aspirasi dan dialog selesai dilaksanakan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Melalui pengamanan yang humanis dan profesional, Polres Purwakarta kembali menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak demokratis warga negara dalam menyampaikan aspirasi.***
(Eva NR)
