Jakarta – Desakan untuk menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 menguat setelah jumlah peserta yang meninggal dunia bertambah menjadi lima orang.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum program kembali dijalankan agar keselamatan peserta menjadi perhatian utama.
“Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut,” tegas Oleh Soleh, Sabtu (27/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Kementerian Pertahanan menginformasikan bahwa jumlah peserta yang meninggal dunia selama mengikuti Latsarmil telah mencapai lima orang.
Korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia yakni Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
Oleh Soleh menilai setiap kematian peserta harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mengingatkan bahwa seluruh peserta merupakan generasi muda yang mendaftar untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui program Kopdes Merah Putih.
“Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI itu menilai sistem pembinaan dan pelatihan perlu diperbaiki secara menyeluruh. Menurutnya, pendekatan pelatihan harus mempertimbangkan kondisi peserta yang berasal dari masyarakat sipil sehingga tidak dapat disamakan dengan prajurit militer.
“Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa orientasi utama Program SPPI dan Kopdes Merah Putih adalah mencetak sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu, aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan peserta dinilai harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Sebagai penutup, Oleh Soleh meminta pemerintah membuka hasil evaluasi kepada publik agar penyebab meninggalnya para peserta dapat diketahui secara jelas sekaligus menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program di masa mendatang.
“Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” pungkas Oleh Soleh.***
