Jakarta, HarianMurba.com – Sistem perlindungan tenaga medis di Indonesia kini berada di bawah sorotan tajam. Insiden tragis yang menimpa dr. Myta Aprillia Azmy, seorang peserta magang di RS KH Daud Arif, Jambi, memicu desakan besar untuk merombak total manajemen beban kerja dokter internship.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah, menilai kasus ini bukan sekadar insiden medis biasa. Menurutnya, laporan mengenai beban kerja yang melampaui batas manusiawi adalah bukti rapuhnya tata kelola perlindungan dokter muda. Almarhumah dr. Myta dikabarkan bekerja selama tiga bulan tanpa libur dan tetap dipaksa bertugas meski dalam kondisi sakit kronis.
Dugaan Eksploitasi dan Investigasi Menyeluruh
Neng Eem menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas gugurnya dokter muda tersebut di medan tugas. Namun, ia menegaskan bahwa empati saja tidak cukup tanpa adanya tindakan hukum dan administratif yang nyata.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dokter Myta. Kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada ucapan belasungkawa,” ungkap Neng Eem saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Legislator ini mencurigai adanya praktik kerja paksa yang tersembunyi dalam sistem pendidikan profesi ini. Ia mendesak agar tim investigasi menggali lebih dalam mengenai kronologi penugasan saat kondisi kesehatan almarhumah memburuk.
“Harus ada investigasi menyeluruh karena ada dugaan eksploitasi kerja yang sangat serius, di mana seorang dokter magang dijadwalkan jaga malam meski dalam kondisi sesak napas berat dan demam tinggi,” tambah perwakilan dari Fraksi PKB tersebut.
Sanksi Tegas dan Keamanan Peserta
Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengerahkan tim investigasi terpadu yang melibatkan Inspektorat Jenderal hingga organisasi profesi. Neng Eem mendukung penuh langkah tersebut, namun ia memberikan catatan khusus agar evaluasi menyasar pada mekanisme pendampingan di lapangan, bukan sekadar prosedur medis.
Jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau pengabaian keselamatan, Neng Eem meminta pemerintah tidak ragu untuk menutup sementara wahana magang yang bermasalah.
“Keamanan dan kesehatan dokter muda harus menjadi prioritas utama,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut dengan nada bicara yang serius.
Ia memperingatkan bahwa program internship seharusnya menjadi tempat belajar, bukan lokasi yang membahayakan nyawa akibat manajemen yang buruk.
“Jangan sampai program magang justru menjadi ajang setor nyawa akibat pengabaian kondisi kesehatan peserta,” imbuh Neng Eem mengingatkan risiko fatalitas kerja.
Upaya Memutus Rantai Perploncoan Terselubung
Lebih jauh, Neng Eem memandang tragedi ini sebagai momentum untuk melakukan skrining kesehatan nasional bagi seluruh calon peserta internship. Ia khawatir program ini disalahgunakan oleh fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tenaga medis dengan biaya rendah namun beban kerja maksimal.
“Kami mendesak agar sistem perlindungan dokter internship diperkuat guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” kata Neng Eem menjelaskan urgensi perbaikan sistem.
Ia juga menyoroti adanya potensi praktik senioritas atau tekanan struktural yang tidak sehat di lingkungan rumah sakit.
“Jangan sampai program ini digunakan untuk merekrut tenaga kerja murah yang menjurus pada aksi perploncoan terselubung,” tuturnya secara lugas.
Transparansi Hasil Audit untuk Publik
Sebagai penutup, Komisi IX DPR RI menuntut Kemenkes untuk membuka hasil audit rekam medis dr. Myta kepada masyarakat luas. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas institusi kesehatan dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Neng Eem menekankan bahwa profesi dokter yang menyelamatkan nyawa seharusnya juga memiliki sistem yang menyelamatkan nyawa sang dokter itu sendiri.
“Kita butuh sistem tenaga kesehatan yang manusiawi,” pungkas tokoh perempuan PKB ini.
Menurutnya, kegagalan dalam melindungi dokter muda adalah kegagalan sistemik yang harus segera diperbaiki agar tidak ada lagi nyawa yang dikorbankan demi efisiensi manajemen.
“Jika seorang dokter yang bertugas menjaga nyawa orang lain justru tidak terjaga nyawanya sendiri karena sistem kerja yang eksploitatif, maka ada yang salah dengan manajemen kesehatan kita,” tutupnya mengakhiri pernyataan.***
