PEKANBARU – Komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pelayanan hukum prima kembali membuahkan hasil manis di tingkat provinsi.
Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, S.Sos., M.MP, secara resmi menerima Sertifikat Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan Pengelolaan Terbaik Kedua di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar di Kantor Perwakilan Kemenkum Provinsi Riau, Pekanbaru, pada Senin (06/07/2026).
Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan Pemkab Bengkalis dalam mengoptimalkan sistem JDIHN.
Melalui pengelolaan yang modern, Negeri Junjungan dinilai berhasil menyajikan layanan dokumentasi serta informasi hukum yang berkualitas, valid, dan sangat mudah diakses oleh masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemerintah daerah yang konsisten memperkuat instrumen hukum mereka.
Ia menegaskan bahwa JDIHN bukan sekadar wadah pengarsipan, melainkan pilar strategis dalam menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat.
“JDIHN memegang peran krusial dalam menyediakan produk hukum yang lengkap, akurat, dan terintegrasi. Kami berharap penghargaan ini tidak membuat daerah berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk melahirkan inovasi baru dan memperkuat sinergi antar lembaga demi pelayanan hukum yang semakin prima,” ujar Rudy.
Merespons capaian membanggakan tersebut, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyampaikan rasa syukur yang mendalam.
Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, serta kolaborasi solid dari seluruh perangkat daerah, khususnya tim teknis pengelola JDIHN Kabupaten Bengkalis.
“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah suntikan motivasi besar bagi kami untuk terus menaikkan standar pelayanan publik. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja melampaui tugasnya dengan penuh dedikasi,” ungkap Kasmarni usai menerima penghargaan.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis ini juga menggarisbawahi bahwa target utama pemerintah ke depan adalah digitalisasi total dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Penghargaan ini bukan akhir dari pencapaian, melainkan sebuah amanah berat. Kami akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas SDM agar masyarakat bisa mendapatkan akses informasi hukum secara cepat, tepat, dan tepercaya,” tambah Kasmarni optimistis.
Dengan raihan prestasi ini, Pemkab Bengkalis semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu daerah visioner di Riau yang fokus pada pembangunan sistem birokrasi modern berbasis digital.
Langkah adaptif ini diharapkan mampu membawa Bengkalis mempertahankan predikat terbaiknya, sekaligus menjadi role model bagi daerah lain dalam hal keterbukaan informasi hukum.
Pada acara penyerahan penghargaan tersebut, Bupati Kasmarni turut didampingi oleh jajaran pejabat teras Pemkab Bengkalis, di antaranya:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ismail, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, H. Aready, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Muhammad Thaib, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.***
(FN)
