Lampung Selatan – Pemerintah Kecamatan Ketapang melaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (9/9/2026) yang dipusatkan di Kantor Desa Ketapang.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Camat Ketapang Elhayati, S.E dan dihadiri oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Sekretaris dan Bendahara 17 desa se-Kecamatan Ketapang, Kepala Desa Ketapang Bapak Hamsin.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Camat Ketapang, Elhayati menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi RAPBDes merupakan bagian dari tugas tim kecamatan yang telah menerima pendelegasian kewenangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan.
Yakni segera menyelesaikan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebelum pelaksanaan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Perubahan di tingkat kabupaten.
Adapun tujuan evaluasi ini untuk memastikan bahwa rancangan perubahan APBDes Tahun 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tetap selaras dengan dokumen perencanaan desa seperti RPJM Desa dan RKP Desa.
“Evaluasi ini penting untuk menjaga agar pengelolaan keuangan desa tetap akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka hari ini kita tuntaskan semua evaluasi nya, jika ada anggaran di setiap desa mengalami perubahan atau pergeseran,” ujar Elhayati.
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa catatan penting, yakni ada 13 desa yang telah menyelesaikan APBDES Perubahan. Sementara empat desa masih ada kekurangan.
“Hari ini kita tekankan harus beres semuanya, sehingga besok bisa mengikuti evaluasi di tingkat Kabupaten,” tegasnya.
Lebih lanjut, Elhayati menerangkan bahwa kegiatan Evaluasi RAPBDes Perubahan tersebut sebagai tahapan persiapan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tingkat Desa yang akan segera dilaksanakan pada Minggu-minggu ini di 17 desa se-Kecamatan Ketapang.
“Pelaksanaan Musrenbangdes tingkat desa, ditargetkan pada 30 September sudah rampung semua. Jadi kita harapkan semua desa segera menyusun Rancangan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun 2027,” pesannya.
Ia juga menyarankan agar seluruh perangkat pemerintahan desa untuk saling bekerjasama, bukan hanya mengandalkan satu orang, berbagi tugas sesuai Tupoksinya masing-masing, ” ucapnya.
Senada disampaikan oleh Pendamping Desa Kecamatan Ketapang, Ahmad Efendi bahwa kegiatan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan tahun anggaran 2026 digelar untuk menyesuaikan rencana keuangan desa dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang dinamis.
Lebih lanjut ia menyampaikan, setelah RAPBDes Perubahan semuanya di evaluasi, dilanjutkan evaluasi di tingkat kabupaten, lalu setelah clear nantinya RAPBDes akan di kembalikan ke desa.
“Selesai itu baru ada musyawarah penetapan APBDes Perubahan setelah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya menetapkannya menjadi Peraturan Desa (Perdes) oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Sehingga perubahan itu memang benar benar berdasarkan musyawarah tingkat desa, karena secara aturannya seperti itu,” paparnya
Selaku pendamping ia dan tim menyampaikan apa yang telah di Perdes kan itu dapat di sosialisasikan secara masif oleh aparatur desa dan BPD agar masyarakat dapat memahaminya.
Dalam APBDes Perubahan tersebut Ahmad Efendi mengungkapkan beberapa poin penting terkait SK Gubernur Lampung tentang bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 10 juta yang akan masuk dalam APBDes Perubahan Tahun 2026.
- Dengan rincian sebagai berikut:
1 juta untuk operasional Kepala Desa. - 2 juta untuk operator desa dan 7 juta untuk insentif RT dan para kader Posyandu.
Dengan demikian sumber pendapatan dana desa ada penambahan selain Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), DBH, dan terakhir bantuan keuangan dari APBD Provinsi sebesar Rp10 juta per desa untuk 2.446 desa di seluruh wilayah Lampung melalui program “Desaku Maju”.
Penyaluran: Ditransfer langsung dari rekening kas daerah Provinsi Lampung ke rekening kas desa.
Dan bantuan dari keuangan APBD provinsi tersebut, baru diterima oleh desa di tahun 2026 ini.***
(Yan)
