BENGKALIS – Dinamika ketenagakerjaan di episentrum industri Kabupaten Bengkalis memasuki babak baru yang lebih progresif dan terukur.
Langkah ini ditandai dengan bertemunya pemangku kebijakan publik dan elemen sipil, melalui audiensi strategis antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tuah Aliansi Anak Melayu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Bengkalis, Sevnur, S.ST., M.T., di Duri, Kamis (16/07/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah forum pemikiran taktis untuk mengonstruksikan ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan.
Fokus utamanya adalah mengawal implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Langkah ini menjadi instrumen vital dalam mengejawantahkan program prioritas Bupati Bengkalis, Kasmarni, guna menekan disparitas ekonomi, mereduksi angka pengangguran, serta melakukan eskalasi pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan kerja yang holistik.
Secara substansial, Perda Nomor 3 Tahun 2022 merupakan jangkar hukum yang mewajibkan seluruh korporasi swasta dan multinasional di wilayah Bengkalis untuk memprioritaskan penyerapan sumber daya manusia (SDM) domestik.
Ketua Umum Tuah Aliansi Anak Melayu, Fredi Noza, yang akrab disapa Kincai, didampingi Ketua DPP-DPH, Danuartha, menegaskan bahwa ormas bertindak sebagai mitra kritis pemerintah (critical partner) dalam mengawasi kepatuhan korporasi di lapangan.
Untuk memastikan regulasi tersebut berjalan efektif, Tuah Aliansi Anak Melayu kini tengah mematangkan sistem Pengawasan Data Terpadu.
Langkah digitalisasi kontrol ini dirancang untuk memvalidasi legalitas administrasi para pekerja di berbagai sektor industri.
“Akurasi data adalah kunci penegakan regulasi. Kami mendesak seluruh manajemen korporasi untuk bersikap kooperatif dan tertib administrasi dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerja dalam proses validasi ketenagakerjaan daerah. Jika ditemukan adanya anomali data, manipulasi, atau indikasi pengabaian terhadap hak pekerja lokal, kami akan melayangkan laporan resmi yang akuntabel kepada pihak Disnakertrans,” tegas Fredi Noza secara lugas.
Fredi juga mengapresiasi responsivitas dan keterbukaan Kadisnakertrans Bengkalis yang dinilai akomodatif terhadap aspirasi publik.
“Konsep pergerakan kami berakar pada nilai kepemimpinan, marwah adat, dan adab Melayu. Kami berkomitmen penuh mengawal kepemimpinan inklusif Bunda Agung Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, S.Sos., M.M.P., demi kemaslahatan daerah,” imbuhnya.
Peran intelektual yang ditunjukkan oleh Tuah Aliansi Anak Melayu tidak hanya berhenti pada fungsi kontrol regulasi, melainkan juga menyentuh aspek pembangunan sosial-ekonomi horizontal.
Hal ini dibuktikan melalui kesuksesan inisiatif sosial “Jumat Berkah”, sebuah aksi filantropi yang mengolaborasikan serapan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta dengan program daerah bertajuk “Bunda Agung Berbagi Berkah di Hari Jumat”.
Aliansi strategis yang dibangun bersama sejumlah korporasi raksasa di wilayah Duri ini dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.
Di satu sisi, kolaborasi ini menjamin stabilitas keamanan (security barrier) dan kondusivitas iklim operasional bagi investasi jangka panjang perusahaan.
Di sisi lain, penetrasi dana CSR yang tepat sasaran bertindak sebagai stimulus penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan langsung bagi masyarakat akar rumput.
Merespons gerakan komprehensif tersebut, Kadisnakertrans Bengkalis, Sevnur, S.ST., M.T., memberikan apresiasi tinggi terhadap model fungsi kontrol sosial konstruktif yang diusung oleh Tuah Aliansi Anak Melayu.
Namun, Sevnur memberikan catatan penting agar seluruh instrumen pengawasan di lapangan tetap tunduk dan patuh pada koridor hukum yang sah (due process of law) guna menghindari friksi industri.
“Kolaborasi inklusif bersama Tuah Aliansi Anak Melayu merupakan langkah krusial untuk membangun industrial relations (hubungan industrial) yang sehat, harmonis, dan produktif. Kehadiran investasi harus berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja tempatan. Korporasi harus membuka ruang serapan kerja seluas-luasnya bagi putra-putri daerah,” ujar Sevnur.
Sevnur mengonstruksikan bahwa sinergi antara kesadaran kritis Tuah Aliansi Anak Melayu dan ketegasan regulasi pemerintah akan menjadi katalisator utama pembangunan daerah.
“Sinergitas lintas sektor ini adalah kunci utama untuk melahirkan program-program aplikatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan buruh dan ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya di kawasan strategis industri seperti Duri,” tutupnya.***
(FN)
