Maluku Utara, HarianMurba.com – Celah pengawasan pada destinasi wisata berisiko tinggi di Maluku Utara kini menjadi sorotan tajam. Insiden di Gunung Dukono yang memakan korban jiwa menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan aturan pendakian. Hal ini memicu desakan kuat untuk merombak total standar keselamatan pariwisata agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Anggota DPR RI dari Dapil Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, bereaksi keras terhadap fakta bahwa pendaki masih bisa menembus area kawah. Padahal, otoritas terkait telah menutup jalur pendakian secara resmi sejak 17 April lalu.
Duka Mendalam untuk Korban Erupsi
Di tengah evaluasi prosedur, simpati mendalam mengalir bagi para korban yang terdampak bencana alam tersebut. Tragedi ini mengakibatkan dua warga negara asing asal Singapura kehilangan nyawa, sementara satu pendaki lokal masih dalam pencarian.
“Atas nama pribadi dan mewakili masyarakat Maluku Utara, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban Sahnaz dan Timo. Saya juga terus mendoakan dan mendukung penuh upaya Tim SAR Gabungan agar saudara kita, Angel, dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujar pria yang akrab disapa Alqassam ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).
Saat ini, fokus utama tim di lapangan adalah menyisir area berbahaya untuk menemukan pendaki yang hilang. Dukungan moral terus diberikan kepada keluarga korban di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.
Penerapan Kebijakan Zero Tolerance di Jalur Ilegal
Legislator Senayan tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang menyebabkan aturan penutupan jalur terkesan hanya di atas kertas. Menurutnya, potensi wisata alam yang besar harus dibarengi dengan manajemen risiko yang ketat tanpa kompromi.
Kehadiran wisatawan di zona merah saat status gunung sedang aktif dianggap sebagai alarm keras bagi pengelola kawasan. Terkait hal tersebut, Alqassam menuntut tindakan nyata dari pihak berwenang.
“Pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta otoritas vulkanologi harus memperkuat sinergi pengawasan di lapangan. Harus ada patroli rutin dan sanksi tegas. Tidak boleh ada toleransi bagi pendakian ilegal, karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Alqassam.
Standarisasi Internasional dan Peran Pemandu Lokal
Selain pengawasan, infrastruktur keselamatan juga perlu mendapatkan pembaruan signifikan. Maluku Utara membutuhkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan penggunaan rambu multibahasa untuk mengakomodasi wisatawan mancanegara.
Politisi tersebut juga menekankan bahwa setiap pendaki wajib didampingi oleh tenaga profesional yang memahami medan. Pemandu lokal yang bersertifikasi bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci keselamatan utama dalam menghadapi dinamika alam yang ekstrem.
“Keamanan dan keselamatan adalah fondasi utama dari industri pariwisata. Jika kita ingin Maluku Utara dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia, maka kita harus mampu menjamin bahwa sistem keamanan pariwisata kita juga berstandar dunia,” tambah Alqassam yang merupakan wakil rakyat asal Maluku Utara tersebut.
Apresiasi untuk Tim Penyelamat di Lapangan
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh pihak untuk lebih disiplin dalam mematuhi instruksi otoritas vulkanologi. Kesadaran kolektif antara wisatawan dan masyarakat lokal menjadi faktor penentu dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang aman.
Alqassam juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada personel Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta relawan. Mereka tetap berjuang melakukan evakuasi meski harus berhadapan langsung dengan ancaman erupsi susulan yang bisa terjadi kapan saja.***
