PURWAKARTA – Upaya penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur terus menjadi perhatian berbagai pihak sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan, keberlanjutan sumber daya air, serta mendukung pemanfaatan waduk yang lebih tertata dan sesuai ketentuan.
Untuk memperkuat sinergi antarinstansi, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menggelar Rapat Koordinasi Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Janaka Pemda Purwakarta, Rabu (10/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, General Manager Unit IV PJT II, jajaran Satgas Citarum Harum, unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta instansi terkait lainnya.
Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program penataan kawasan Waduk Jatiluhur yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis penataan KJA yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Tim gabungan yang terdiri dari 37 personel dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, PJT II, dan instansi terkait, akan melaksanakan penataan KJA selama 20 hari dengan target penertiban sebanyak 125 petak per hari.
Seluruh proses penataan akan dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan penataan yang dilakukan demi menjaga fungsi waduk sebagai sumber daya air strategis nasional.
Selain membahas teknis pelaksanaan penataan, rapat juga menyoroti aspek perizinan KJA yang selama ini menjadi perhatian bersama.
Sejumlah instansi menyampaikan pentingnya sinkronisasi data dan regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBWS Citarum, serta sistem perizinan berusaha berbasis OSS agar pengelolaan KJA dapat berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, IPTU Tini Yutini, mengatakan bahwa Polres Purwakarta siap mendukung seluruh tahapan penataan KJA yang dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi terkait.
“Polres Purwakarta mendukung langkah-langkah penataan KJA yang dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Kehadiran Polri bertujuan menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian Waduk Jatiluhur sebagai aset strategis yang memiliki fungsi vital bagi kehidupan masyarakat,” ujar IPTU Tini Yutini.
Ia menambahkan bahwa selain mendukung proses penataan, Polri juga akan bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan pasca-penertiban guna mencegah munculnya kembali KJA yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kasat Polairud Polres Purwakarta AKP Jamal Nasir, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Waduk Jatiluhur.
Menurutnya, upaya penataan tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah KJA, tetapi juga bertujuan menjaga kualitas lingkungan perairan dan mendukung pemanfaatan waduk yang lebih tertib.
“Ke depan diperlukan pengawasan bersama agar hasil penataan dapat berjalan optimal. Polairud Polres Purwakarta siap mendukung langkah-langkah pengawasan dan patroli di kawasan perairan untuk menjaga hasil penataan yang telah dilakukan,” ungkap AKP Jamal Nasir.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis antar instansi dalam mewujudkan penataan KJA yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan dan fungsi utama Waduk Jatiluhur sebagai sumber daya air nasional.***
(Eva NR)
