BENGKALIS – Eskalasi tuntutan lapangan kerja bagi pemuda tempatan di wilayah industri perminyakan dan perkebunan Bengkalis memasuki babak baru.
Menindaklanjuti krisis pengangguran yang kian mencekik di daerah operasional industri, jajaran pemuda dari organisasi Tuah Aliansi Anak Melayu menggelar aksi “jemput bola” dengan menyambangi sejumlah manajemen perusahaan di wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Mandau, Rabu (3/6/2026).
Aksi damai yang berlangsung kondusif namun sarat tekanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Tuah Aliansi Anak Melayu, Danuartha.
Pergerakan taktis ini bertujuan menagih komitmen nyata sektor swasta dalam menerapkan regulasi krusial: Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Dalam klausul regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara eksplisit mewajibkan setiap korporasi dan pemberi kerja untuk memprioritaskan pencari kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Namun di lapangan, implementasi aturan ini dinilai masih mandul.
Ketua DPH Tuah Aliansi Anak Melayu, Danuartha, menegaskan bahwa kehadiran mereka ke korporasi-korporasi di Mandau dan Bathin Solapan merupakan langkah penyelamatan masa depan generasi muda Bengkalis yang kian tersisih di tanah kelahiran sendiri.
“Perda Nomor 3 Tahun 2022 itu bukan aturan pajangan di atas kertas. Itu adalah payung hukum yang sah bagi masyarakat Bengkalis untuk mendapatkan hak kerja di tanahnya sendiri. Kehadiran kami ke perusahaan-perusahaan hari ini adalah gerakan ‘jemput bola’ demi menyelamatkan masa depan generasi muda. Perusahaan yang mengeruk keuntungan di sini wajib patuh pada aturan daerah, tanpa pengecualian,” cetus Danuartha di sela-sela aksi.
Aksi ini juga membongkar borok komunikasi industrial di wilayah Duri. Ketua Umum Tuah Aliansi Anak Melayu, Fredi Noza, melayangkan peringatan keras kepada oknum Hubungan Masyarakat (Humas) perusahaan yang dinilai kerap menjegal aspirasi pemuda tempatan.
Fredi menyayangkan sikap destruktif oknum Humas yang terkesan memicu konflik internal dan berlagak layaknya preman, alih-alih membangun relasi industrial yang harmonis.
“Tugas Humas itu membangun jembatan komunikasi yang harmonis dengan organisasi masyarakat (Ormas) dan lingkungan sekitar. Jangan justru merusak sistem, mengadu domba, atau mengeluarkan pernyataan provokatif yang bernuansa SARA. Kalau tidak mampu mengemban amanah profesional korporasi, lebih baik mundur. Jangan merusak keharmonisan di Tanah Melayu,” tegas Fredi Noza dengan nada tinggi.
Fredi mendesak manajemen puncak perusahaan untuk menghentikan taktik Pemberian Harapan Palsu (PHP) melalui janji-janji manis penyerapan tenaga kerja tanpa realisasi konkret.
Menurutnya, manipulasi harapan ini menjadi pemantik utama konflik horizontal di kalangan pemuda Melayu tempatan yang sudah berada di titik nadir kesabaran.
Pihak asosiasi mengklarifikasi bahwa mobilisasi pemuda Melayu ke wilayah operasional perusahaan murni digerakkan oleh tuntutan defensif untuk bertahan hidup dan memangkas angka pengangguran struktural di Kabupaten Bengkalis, khususnya di episentrum industri Duri.
“Mereka datang bukan untuk membuat keonaran, melakukan perusakan, apalagi memeras uang. Mereka hanya ingin satu hal yang sangat mendasar: bekerja. Ada ratusan perusahaan yang beroperasi di sini, dan pemuda tempatan sudah sangat lelah hanya menjadi penonton di tanah kelahiran sendiri,” lanjut Fredi.
Organisasi ini mengingatkan sektor privat bahwa pemuda lokal memiliki modal kompetensi dan potensi besar yang hanya butuh diberi ruang serta kesempatan kerja.
Di balik tuntutan pekerjaan ini, ada urusan logistik ratusan kepala keluarga yang harus dinafkahi.
Di akhir pernyataannya, Fredi Noza memberikan ultimatum kepada manajemen lini depan dan tim Humas perusahaan agar tidak mencoba-coba menghalangi, memotong, atau mengakali aspirasi yang dibawa oleh para pemuda.
Tuah Aliansi Anak Melayu mendesak agar petisi dan tuntutan penyerapan tenaga kerja ini diteruskan langsung ke meja pimpinan tertinggi (Top Management) masing-masing korporasi.
Jika dalam waktu dekat tidak melahirkan solusi konkret dan tertulis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal, gelombang massa pemuda dipastikan akan kembali bergerak dengan skala yang lebih besar.
Sampai berita ini diturunkan, sejumlah perwakilan perusahaan yang disambangi menyatakan akan menampung aspirasi tersebut untuk dikoordinasikan dengan pihak manajemen pusat.***
(FN)
